Selasa, 25 Oktober 2016, 09:54

MENGGAGAS PEGAWAI ASN TELADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Oleh: Arfan A. Tilome

Hampir disetiap instansi atau lembaga terdapat program dan kegiatan pemilihan pegawai teladan atau dengan sebutan lain, seperti pegawai terbaik, pegawai berprestasi, dan lain-lain. Setiap instansi memiliki criteria penilaian tersendiri dalam menentukan pegawai teladan berdasarkan visi, misi dan tugas pokok masing-masing. Demikian halnya di lingkungan Kementerian Agama, penilaian pegawai teladan harus didasarkan pada pencapaian visi dan misi Kementerian Agama serta pelaksanaan tugas oleh masing-masing pegawai sesuai jabatan yang diemban.

Secara umum PNS harus dapat melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkenaan dengan kepegawaian seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. UU tentang ASN pasal 3 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN dalam menjalankan profesinya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah nilai dasar serta kode etik dan perilaku. Sementara dalam pasal 4 dan 5 UU ASN tersebut prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku diurai secara rinci. Selain ketentuan yang ada pada UU ASN ini setiap Pegawai harus memperhatikan rambu-rambu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diantaranya memuat 17 kewajiban dan 15 larangan.

Pegawai ASN selain dituntut melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga dituntut agar dapat mewujudkan visi dan misi lembaga dimana ia bekerja termasuk lembaga Kementerian Agama. Visi Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 39 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut selanjutnya akan diwujudkan melalui misi serta pelaksanaan program dan kegiatan. Kementerian Agama belum cukup hanya berdasar pada visi, misi, program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanahkan oleh negara, melainkan dibingkai dengan nilai budaya kerja yang terdiri atas: Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggungjawab, dan Keteladanan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa pegawai ASN yang baik harus mampu melaksanakan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada nilai dan budaya kerja yang disepakati. Akan tetapi pegawai ASN Kementerian Agama lebih dari itu, ia harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku social yang tidak hanya berada dilingkungan kerja tetapi juga harus ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimana saja pegawai ASN Kemenag berada. Keberadaan pegawai ASN Kementerian Agama ditengah-tengah masyarakat tersebut dapat menimbulkan persepsi publik tersendiri terhadap pegawai yang bersangkutan.

Persepsi publik tak bisa dibendung karena hal itu sesuatu yang muncul dari hasil pengamatan dan pengalaman masyarakat sendiri. Menurut Robbins (2003:97) persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Krech (dalam Thoha, 2004: 142) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya.

Masyarakat memiliki persepsi tersendiri terhadap jatidiri seorang aparatur Kementerian Agama. Boleh jadi karena predikat agama inilah yang membentuk persepsi publik bahwa para pegawai ASN Kementerian Agama adalah manusia yang baik, berakhlak mulia, taat beribadah, patut diteladani, dan lain-lain. Disamping itu masyarakat masih sangat berharap agar aparatur Kementerian Agama dapat memberikan penerangan dan pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Penulis sendiri sering mendengar ungkapan kebanggaan masyarakat ketika mereka dapat menghadirkan aparatur Kementerian Agama untuk memberikan ceramah pada pelaksanaan sejumlah hajatan.

Entitas seorang pegawai ASN Kementerian Agama berada dalam dua kutub yang terintegral: kutub pegawai yang harus melaksanakan tugas dan fungsinya; dan kutub sebagai anggota masyarakat dengan segala aktifitas dan dinamikanya. Posisi ini mengandung konsekwensi bahwa seorang pegawai ASN Kementerian Agama tidak hanya dituntut profesional dalam pelaksanaan tugas di institusinya tetapi menjadi teladan dimasyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh visi Kementerian Agama. Apakah sudah ada sosok pegawai ASN Kemenag yang sesuai dengan entitas tersebut? Dalam konteks inilah perlu adanya pemilihan pegawai ASN teladan di lingkungan Kementerian Agama.

Pemilihan pegawai ASN Teladan khususnya dilingkungan Kementerian Agama secara umum dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kementerian Agama dapat direalisasikan yang dipelopori oleh para aparaturnya. Secara khusus pemilihan pegawai ASN teladan ini bermaksud: 1) meningkatkan kompetensi, dedikasi, dan profesionlitas pegawai; 2) membangun citra dan persepsi public yang baik terhadap institusi Kementerian Agama; 3) menumbuhkan semangat berkompetisi yang sehat di antara pegawai ASN; 4) sebagai bagian dari wadah pembinaan dan pengembangan pegawai.

Berdasarkan latar pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan definisi pegawai ASN Teladan Kementerian Agama, yakni aparatur Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan maksimal, inovatif, berintegritas, serta dapat diteladani dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan sehingga yang bersangkutan paling mendekati pencapaian visi dan misi Kementerian Agama. Dari definisi ini dapat dirumuskan aspek-aspek yang menjadi criteria pegawai ASN teladan Kementerian Agama yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

  1. Aspek administrasi (10 %)
  2. Masa Kerja
  3. Pangkat dan golongan
  4. Pendidikan/Ijazah terakhir
  5. Aspek Tugas dan Fungsi (30 %)
  6. Penguasaan tugas dan fungsi
  7. Prestasi kerja (hasil kinerja)
  8. Kedisiplinan (20 %)
  9. Ketepatan jam kerja
  10. Ketaatan pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan institusi
  11. Pengamalan ajaran agama/keteladanan (40 %)
  12. Ketaatan beribadah
  13. Berakhlak mulia
  14. Kegiatan social-kemasyarakatan

Metode dan instrument penilaiannya dapat berupa tes tertulis, angket, wawancara, observasi, dan lain-lain yang dilakukan oleh Tim Penilai. Penilaian dapat pula dibagi pada beberapa kategori, seperti pejabat eselon, JFU, dan JFT. Waktu penilaian dapat dilakukan pada setiap peringatan HAB Kementeriaan Agama dari tingkat Kankemenag, Kanwil hingga tingkat pusat. Kriteria di atas sudah tentu masih banyak kekurangannya sehingga perlu diperluas dan disempurnakan. Selain itu perlu ditetapkan indicator masing-masing kriteria dengan dibantu intrumen yang tepat.

Pemilihan pegawai ASN teladan yang selalu digelar secara periodik akan memotivasi para pegawai untuk bekerja secara lebih baik, menumbuhkan semangat kompetitif, menimbulkan iklim kerja yang inovatif, kreatif dan dinamis serta tidak saja dapat menunjang tercapainya Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi menuju Wilayah Birokrasi yang Bebas Melayani tetapi juga menjadikan pegawai ASN Kementerian Agama sebagai idola dan panutan masyarakat. Semoga. (*)