Jumat, 9 Desember 2016, 14:20

MENGKRITISI PELIBATAN GURU DALAM POLITIK PRAKTIS PILKADA

Oleh : Prof. Yulianto Kadji

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Dinamika Politik di daerah melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, tak dapat disangkal melibatkan komunitas Guru dan bahkan menjadikan Guru sebagai sasaran empuk bagi Kepala Daerah yang mencalonkan diri pada Pilkada. Dengan berbagai cara yang dilakukan, terkadang Guru tidak bisa menghindar kecuali itu harus terlibat dan melibatkan diri agar tidak menjadi sasaran kebijakan mutasi dari sang Kepala Daerah.

Hal inilah yang menjadikan Guru dalam jabatan profesinya sebagai pendidik, pengajar profesional terkadang dapat terabaikan akibat kegiatan politik sesaat. Jika demikian, membenarkan apa yang diklaim selama ini bahwa Guru berada dalam pusaran politik di daerah.

Kata Kunci : Guru dan Politik Praktis

  1. PENDAHULUAN
  2. Latar Belakang

Sejak Reformasi bergulir 1998, yang ditandai dengan deklarasi dan implementasi Otonomi Daerah (UU No. 22 / 1999, UU No. 32 / 2004, dan UU No. 23 / 2014), maka salah satu yang diotonomi-daerahkan adalah Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk didalamnya adalah Pembinaan Guru. Sementara seiring dengan perjalanan waktu, geliat dan hiruk pikuk otonomi daerah, dimana yang lebih menonjol adalah aktivitas politik di daerah, dengan pelaksanaan Pemilukada langsung. Maka mau tidak mau, langsung atau tidak langsung kegiatan dan santapan menu politik di daerah akan melibatkan komunitas Guru yang sejak Otoda berada di ketiak Pemerintah Daerah (Kepala Daerah).

Politik praktis menjelang, saat dan setelah Pilkada menjadikan Guru sebegitu mudahnya dijadikan komoditas politik yang gratis, seolah tak pernah ada lagi lembaga atau organisasi profesi Guru, semisal PGRI yang tidak dapat berbuat banyak untuk menyelematkan profesi Guru dari pusaran kepentingan politik, dan lebih aneh lagi justru organisasi profesi (PGRI) terkesan mengarahkan para Guru pada pilihan tertentu, ketika ada diantara para kandidat yang berasal dari kalangan Guru.

Fenomena inilah yang menarik bagi penulis untuk menganalisisnya lewat tulisan yang berjudul : MENGKRITISI PELIBATAN GURU DALAM POLITIK PRAKTIS PILKADA

  1. Fokus Masalah

Berorientasi pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana bentuk pelibatan Guru dalam politik praktis pada Pilkada
  2. Bagaimana solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada
  3. Tujuan

Berdasarkan rumusan fokus masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah:

  1. Mendeskripsikan model pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada
  2. Mendeskripsikan solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada
  3. PEMBAHASAN
    • Bentuk Pelibatan Guru dalam Politik Praktis pada Pilkada

Ujung tombak penanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan pasti Guru, disamping faktor-faktor lain sebagai penunjang terhadap pencapaian mutu pendidikan tersebut. Namun kita tidak bisa pungkiri seiring dengan perjalanan waktu sejak era reformasi dan bergulirnya implementasi desentralisasi otonomi daerah sejak UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sepenuhnya satu diantaranya adalah pembinaan guru pendidikan dasar dan menengah.

Bersamaan dengan desentralisasi otonomi daerah, Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung digelar dan inilah dipastikan seluruh elemen dan komunitas rakyat dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda, termasuk organisasi dan profesi Guru.

Berikut dapat disebutkan beberapa cara pelibatan Kepala Sekolah dan Guru dalam politik praktis menjelang Pilkada, antara lain:

  1. Penunjukan Kepala Sekolah sebagai Pembina Kelurahan

Beberapa Kepala Sekolah di daerah tertentu yang intinya mengatakan bahwa :

Kami Kepala Sekolah ditunjuk sebagai Pembina Kelurahan, dengan alasan bahwa keberadaan Kepala Sekolah di Kelurahan paling tidak akan mempengaruhi secara fsi kologis warga masyarakat termasuk Guru-guru yang di Kelurahan tersebut, dan memastikan pilihan mereka pada figur tertentu yang perintahkan oleh atasan bahkan Kepala Daerah dalam forum-forum resmi.

  1. Penunjukan Pengawas Sekolah sebagai penanggungjawab kecamatan

Para pengawas sekolah dijadikan tameng oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan mengarahkan komunitas Guru untuk memilih calon tertentu. Bahkan Pimpinan SKPD ada yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu dan mengarahkan para Guru untuk harus mendukung pasangan calon tersebut.

  1. Pelibatan Guru dalam beberapa kegiatan politik praktis

Guru dipandang sebagai komunitas yang paling mudah untuk di mobilisir pada kegiatan yang menguntungkan pihak atau calon tertentu. Terkadang ada kegiatan yang dilaksanakan tidak seperti biasa, bahkan tidak pernah ada selama ini, tapi tiba-tiba muncul berbagai kegiatan menjelang pelaksanaan Pilkada, dan otomatis melibatkan Guru yang begitu mudahnya untuk di mobilisir. Beberapa Guru yang sempat diwawancarai mengatakan bahwa : Kami para Guru tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ikut saja perintah atasan, berhubungan dengan siapa yang akan dipilih dalam Pilkada.

Modus lainnya dalam mempolitisasi Guru pada Pilkada, antara lain :

  1. Memperbanyakan Frekwensi pertemuan Guru dengan Kepala Daerah (Incumbent);
  2. Hampir di setiap acara para Guru dijadikan sebagai momentum sosialisasi Incumbent atau yang didukung oleh organisasi Guru (PGRI);
  3. Menggunakan dana BOS untuk pembuatan spanduk, pamplet-pamplet untuk sosialisasi
  4. Klaim program pendidikan sebagai program utama Incumbent;
  5. Mobilisasi dukungan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  6. Janji promosi jabatan kepada para Guru.
  7. Janji peningkatan kesejahteraan kepada para Guru.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa Guru lebih mudah untuk di libatkan langsung dalam Pilkada : pertama, guru berperan dalam bidang yang strategis, yakni pendidikan yang bersentuhan langsung dengan publik, kedua, Dalam kekuasaan otonomi daerah, guru lebih mudah untuk dipengaruhi melalui sistem birokrasi dengan menggunakan tangan Kepala Dinas Pendidikan, ketiga, komunitas guru masih dipandang sebagai tokoh masyarakat yang begitu mudah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dipengaruhinya memilih pasangan calon tertentu dalam Pilkada.

Jika ternyata ada Kepala Sekolah atau Guru yang membangkang, maka yang terjadi antara lain:

  1. Kepala Dinas dan Kepala Sekolah pasti non job
  2. Guru dimutasi ke daerah terpencil;
  3. Guru dimutasi menjadi anggota Satpol PP, atau ke unit kerja yang tidak sesuai kompetensi Guru.

Berbagai pelanggaran dan modus pelibatan Guru dalam Politik Pilkada yang selama ini terjadi jarang mendapat perhatian serius, sehingga sulit untuk di proses dalam kerangka penegakkan hukum Pilkada. Dan kondisi inilah yang menguntungkan Calon Kepala Daerah Incumbent atau keluarga dan kroninya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, karena adanya kemudahan dan fasilitas yang memungkinkan calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas dan independensi Guru.

  • Solusi agar Guru tidak dilibatkan lagi dalam Politik Praktis Pilkada
    • Membumikan kembali peran Guru

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya disebutkan pula bahwa tugas profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwaguru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berkenaan dengan peran Guru, paling tidak seorang Guru harus menyadari untuk memahami perannya sebagai : 1) Pendidik, 2) Pengajar, Pembimbing, 4) Pelatih, 5) Penasehat, 6) Pembaharu (Inovator), 7) Model dan Teladan, 8) Pribadi, 9) Peneliti, 10) Pendorong Kreatifitas, 11) Pembangkit Pandangan, 12) Pekerja Rutin, 13) Evaluator, 14) Fasilitator, 15) Dinamisator.

Disamping peran Guru tersebut, maka yang patut juga diketahui adalah masalah yang melingkupi Guru di Indonesia, antara lain:

  1. Jumlah guru yang sangat besar yaitu menurut data UNESCO 2011, Indonesia memiliki lebih dari 3,4 juta orang guru. Namun, berdasarkan data Kemendikbud hanya 16,9 persen atau 575 ribu orang guru yang memiliki sertifikasi.
  2. Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui supply and demand.
  3. Penyebaran guru yang belum merata.
  4. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar yaitu sebanyak 63,1%.
  5. Banyak guru berkompetensi rendah.
  6. Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi.
  7. Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan kompetensi (ICT) bagi para guru.
  8. Pada tahun 2010 s/d 2015 guru pensiun 300.000 orang dan beum sepenuhnya tergantikan, sementara tidak sedikit Guru yang di mutasi dan pindah ke struktural atau staf SKPD.
  9. Desentralisasi pengelolaan guru selama ini, jika terdapat kasus-kasus guru yang menimpah para Guru selalu dikirim ke pusat untuk menyelesaikannya.

Berikut yang tidak kalah menariknya tentang masalah yang mendera Guru di Indonesia:

  1. Masalah Kualitas Guru

Seorang guru (khususnya SD), mengajar lebih dari satu mata pelajaran (guru kelas), hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang tidak sesuai harapan.

  1. Jumlah Guru Yang Masih Kurang

Jumlah guru di Indonesia dirasakan masih belum proporsional, yang pada kenyataannya masih ada satu kelas lebih dari 30 anak didik, padahal yang idealnya dalam proses belajar dan mengajar yang di anggap efektif setiap kelas tidak lebih dari 15-20 anak didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Guru.

  1. Masalah Distribusi Guru

Penyebaran dan distribusi Guru belum merata, bahkan ada Sekolah yang berlebihan ada juga yang kekurangan Guru, terkadang hal itu terjadi atau sebagai dampak kebijakan Kepala Daerah sebelum dan sesudah Pilkada, bahkan Guru dimutasi pada unit kerja yang tidak sesuai komptensi Guru itu sendiri.

  1. Masalah Kesejahteraan Guru

Walaupun Guru sudah memperoleh Tunjangan Profesi, tapi kadang dipandang belum sesuai dengan beban kerja seorang Guru, belum lagi pembayarannya tidak tepat waktu.

2.2.1.Solusi Dari Permasalahan Guru Di Daerah

Berorientasi dari permasalahan Guru yang dideskripsikan diatas, maka dapat disampaikan beberapa solusi sebagai berikut:

  1. Pembinaan/Pengelolaan dan Tata Kelola Manajemen Guru sebaiknya dikembalikan ke Pemerintah Pusat;
  2. Penguatan kapasitas kualitas dan kompetensi guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk pemberian kesempatan bagi Guru untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang Strata Tiga (Doktor) atas biaya Pemerintah Pusat, sebagaimana selama ini berlaku bagi Dosen Perguruan Tinggi.
  3. Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, agar dalam membentuk peraturan yang mengatur tentang Sistem Pendidikan, Kurikulum dan pembinaan Guru harus lebih konkrit dan substansial agar tidak terjadi Ganti Menteri Ganti Kebijakan, Ganti Dirjen Ganti Juklak.
  4. Peraturan tentang Beban Kerja Guru harus lebih proporsional dan profesional dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.
  • PENUTUP

Sudah saatnya Pemerintah Pusat mereview kembali tentang berbagai peraturan yang berpihak kepada kepentingan Guru, baik masalah kesejahteraan khususnya pembayaran Tunjangan Profesi Guru jika belum bisa ditingkatkan minimal pembayarannya tepat waktu, peningkatan kapasitas keilmuan dan skills, kurikulum yang dijalankan oleh Guru tidak selalu berubah-ubah, pembinaan langsung oleh Pemerintah Pusat agar Guru tidak dijadikan komoditas politik saat Pilkada oleh Pemerintah Daerah.

Menjadikan Guru benar-benar sebagai komponen bangsa yang selalu siap merubah generasi muda bangsa menjadi generasi yang berkapasitas dan bertanggungjawab bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia di masa depan.

Referensi

Goleman, Daniel. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Hasbullah, Otonomi Pendidikan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Rosada, Dede. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2007.

Saelan, M. Spritualisasi Pendidikan. Jakarta : Yayasan Syifa Budi. 2002.

Sauri, Sofyan. Pendidikan Berbahasa Santun. Jakarta : PT Genesindo. 2006

Tabrani Rusyan, dkk. Strategi Pengembangan Karir Guru Pendidikan Dasar.Jakarta : CV. Acarya Media Utama. 2000

Berita Lainnya
Senin, 5 September 2016, 07:57

MEMUTUS MATA RANTAI GAGAL PAHAM MANASIK LEWAT “MADRASAH BERMANASIK”